Pedagang Pasar Ir Soekarno Tunggu Pembuktian Bupati Wardoyo

Solopos.com, SUKOHARJO–Pedagang di Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo menunggu pembuktian Bupati, Wardoyo Wijaya, yang berjanji akan turun tangan sendiri menyelesaikan masalah sepinya pasar tersebut. Namun, pedagang pesimistis bupati bakal merealisasikan janjinya karena sudah telanjur tak percaya.

Pedagang daging ayam di Pasar Ir. Soekarno, Jarot Sujarno, saat ditemui Solopos.com di losnya di zona daging, Kamis (18/2/2016), masih ingat betul Wardoyo melalui media berjanji turun tangan sendiri mengatasi masalah sepinya Pasar Ir. Soekarno setelah dilantik. Janji disampaikan saat politikus PDIP itu ditetapkan sebagai bupati terpilih 22 Desember 2015 lalu. Kini Wardoyo sudah dilantik. Pedagang, kata dia, menunggu pembuktian janji Wardoyo tersebut.

“Pasar sampai sekarang sepi nyenyet. Kami tunggu akan tepati janji atau mblenjani [mengingkari],” kata dia.

Pedagang daging ayam lainnya, Marsono, pesimistis Bupati bakal merealisasikan janjinya. Dia tidak percaya lagi dengan janji-janji yang pernah diucapkan Wardoyo. Menurut dia, Wardoyo menyampaikan janji itu sekadar basa basi seperti dahulu saat mau menggratiskan biaya balik nama kala pedagang akan menempati pasar.

“Dulu janjinya juga gratis, nyatanya ada biaya balik nama sampai jutaan rupiah,” ulas Marsono.

Dia melanjutkan kondisi di area dalam pasar hingga sekarang masih sepi, meski sebelumnya sudah ada penertiban pedagang oprokan yang beroperasi di trotoar selatan dan barat pasar. Atas kondisi itu dia menilai penertiban tersebut gagal mencapai tujuan yang diharapkan.
Menurut dia, sejatinya muara dari penertiban itu agar pedagang bersedia masuk ke pasar. Alhasil, area dalam pasar bisa ramai pembeli.

“Pas ditertibkan memang trotoar steril dari pedagang. Tapi selepas ditertibkan pedagang berjualan di trotoar lagi. Ini artinya penertiban buang-buang anggaran dan tenaga saja. Tidak ada pedagang yang mau masuk ke pasar jadinya pasar tetap sepi,” ucap Marsono.

Read More

GEDUNG PROMOSI SUKOHARJO Halaman GPPPD Gratis Digunakan Warga

Solopos.com, SUKOHARJO–Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menggratiskan penggunaan halaman Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GPPPD) Graha Wijaya Sukoharjo bagi warga Sukoharjo. Kegiatan di halaman bekas Gedung Lowo itu diharapkan bisa menyemarakkan gedung dan kawasan kota.

Kabid Perdagangan Disperindag Sukoharjo, Bambang Sri Setiyono, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Selasa (23/2/2016), menyampaikan halaman gedung dapat digunakan untuk kegiatan warga Sukoharjo, baik kegiatan individu, maupun kelompok seni dan budaya. Disperindag tidak memungut biaya serupiah pun alias gratis bagi pihak yang ingin menggunakan halaman gedung.

Terdapat tiga lokasi yang bisa digunakan, yakni lobi belakang atau barat, halaman parkir sisi selatan, dan taman depan atau timur.
Informasi yang dihimpun Solopos.com di GPPPD, lobi belakang berukuran 11,3 meter x 26 meter, halaman parkir selatan 87,65 meter x 10 meter-15 meter, dan luas taman depan kurang lebih 50 meter persegi hingga 60 meter persegi.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas POPK [Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan] membahasa soal pemanfaatan halaman gedung. Pada prinsipnya warga dapat berkegiatan di halaman gedung, gratis. Bisa untuk gelar budaya, kesenian, baca puisi, dan lainnya,” kata Bambang.

Dia melanjutkan hanya ada satu syarat yang harus dilaksanakan calon pengguna agar bisa menggunakan halaman gedung, yakni mengajukan surat permohonan kepada Bupati, Wardoyo Wijaya yang diteruskan kepada Kepala Disperindag, A.A. Bambang Haryanto. Surat permohonan disertai uraian rencana kegiatan. Jika ada permohonan Bupati melalui Disperindag akan memelajarinya lalu memutuskan mengizinkan atau tidak.

Dia menilai kegiatan warga bisa menjadikan kawasan kota menjadi lebih semarak. Sisi positif lainnya kegiatan tersebut bisa menarik perhatian masyarakat agar datang ke gedung yang dibangun dengan dana senilai lebih dari Rp22 miliar itu, sehingga mereka mengetahui GPPPD bukan kantor pemerintahan melainkan pusat perekonomian.

Budayawan asal Polokarto, Joko Ngadimin, menilai pemanfaatan GPPPD oleh Pemkab melenceng dari tujuan awal. Sebab, Pemkab hanya berorientasi mendapatkan keuntungan. Setahu dia, GPPPD dibangun untuk mempromosikan potensi Sukoharjo, seperti gamelan, topeng, keris, dan kuliner khas yang sudah dikenal di dunia internasional.

Read More

CITY WALK SUKOHARJO Realisasi Paket II dan III Tunggu Izin

Solopos.com, SUKOHARJO–Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sukoharjo menyelesaikan masalah perizinan terlebih dahulu sebelum melaksanakan paket II dan III proyek city walk di saluran irigasi sekunder Dam Colo timur kawasan kota. DPU selaku pengguna anggaran berupaya membereskan urusan administrasi itu secepatnya, agar pekerjaan konstruksi senilai Rp16 miliar itu bisa direalisasikan tahun ini.

Kepala DPU Sukoharjo, Achmad Hufroni, saat ditemui Solopos.com, Jumat (26/2/2016), menyampaikan proyek lanjutan paket I dan IV itu akan dilakukan setelah urusan administrasi rampung. Saat ini pihaknya masih mengurusnya termasuk menyelesaikan perizinan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) selaku pemilik aset saluran irigasi.

Menurut dia pengurusan izin penggunaan aset milik pemerintah pusat pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dahulu harus bolak-balik ke pemerintah pusat, kini cukup mengajukan izin melalui balai atau lembaga perwakilan yang terdapat di daerah.
Selanjutnya balai yang mengurus ke pemerintah pusat. Hanya, dia tidak menjelaskan ketentuan itu diatur dalam regulasi apa.
“Kami menyelesaikan dulu administrasinya. Tahun ini prosedurnya lebih mudah. Kami akan menempuhnya dulu,” kata dia.

Dia membantah memilih menyelesaikan perizinan atas desakan pihak lain yang meminta seluruh administrasi paket II dan III proyek city walk diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah lagi. Seperti diketahui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sukoharjo menyarankan agar pengguna anggaran menyelesaikan administrasi agar proyek paket II dan III tidak menimbulkan masalah seperti paket I dan IV yang dikerjakan pada 2015.

Selain itu, menurut kalangan pengusaha pelaksana kontruksi dalam Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sukoharjo lelang akan menemui banyak kendala apabila proyek belum berizin. Sebab, para pengusaha sudah mengetahui bahwa kegiatan itu belum mengantongi izin. Hal itu membuat pengusaha ragu menawar.
Lelaki yang akrab disapa Hufroni itu berharap izin bisa secepatnya diperoleh agar pekerjaan bisa dilaksanakan tahun ini. Sehingga, anggaran yang sudah disiapkan bisa terserap maksimal. Hal itu sesuai intruksi Presiden Joko Widodo yang menginginkan daerah memaksimalkan penyerapan anggaran agar pembangunan berjalan baik.

“Tapi kami menyelesaikan masalah banjir [akibat luapan air saluran irigasi sekunder Dam Colo timur] dulu. Pembangunan pintu air tambahan di dekat Kantor BPN mendesak dibangun agar pembuangan air di saluran bisa maksimal,” imbuh Hufroni.

Warga Kampung Tanjungsari, Sidorejo, Bendosari, Sukoharjo yang terdampak banjir, Heru, mengatakan konstruksi paket II dan III sebaiknya lebih tinggi dari paket IV sisi paling utara. Hal itu agar air di saluran bisa mengalir optimal saat debitnya banyak.

Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket II dan III proyek city walk, Sarwidi, belum mengetahui konstruksi bangunan akan lebih tinggi atau tidak. Dia akan berkoordinasi dengan tim terlebih dahulu.

Paket II dan III dimulai depan Rumah Makan Padang Embun Pagi di Kampung Duabelasan, Jombor, Bendosari, hingga depan Kantor DPC PPP Sukoharjo di Dompilan, Sidorejo, sepanjang kurang lebih 1 km.

Read More